nusakini.com - Dewan Perwakilan Rakyat optimis, pembahasan RUU tentang Pemilu yang kini masih dalam tahap penyerapan aspirasi masyarakat dan terdiri dari 2.885 daftar inventarisasi masalah (DIM) akan selesai pada April 2017 menatang. Sehingga tahapan pemilu pada Juni sudah bisa dimulai.

“Sejauh ini saya optimis pembahasan RUU Pemilu itu akan selesai pada April 2017, sehingga tahapan pemilu sudah bisa dimulai pada Juni. Dimana dari 2.885 DIM itu hanya ada 10 hingga 20-an isu-isu penting yang akan menjadi perdebatan di Pansus, dan selebihnya tinggal singkronisasi,” tegas Ketua Pansus RUU Pemilu M. Lukman Edy dalam dialektika demokrasi “Masih Perlukah Presidensial Threshold dan Parlementary Threshold?” bersama anggota Pansus RUU Pemilu dari Golkar Hetifah Sjaifudian Golkar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/01/2017), seperti dikutip dari laman dpr.go.id.

Diantara isu-isu krusial tersebut, kata Lukman, meliputi masalah presidential threshold, parliamentary threshold, sistem pemilu antara terbuka dan tertutup, sosial media, e-voting, sanksi adminsitratif, Bawaslu di kabupaten/kota yang minta dipermanenkan, KPU kabupaten/kota di-adhock-an, LSM, dan pengurangan sekaligus penambahan jumlah anggota DPR RI.

Saat ini, menurut politisi PKB itu, Pansus baru dalam tahap menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau menyerap aspirasi masyarakat antara lain dari media massa, blogger, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), TNI/Polri dan lain-lain. “Media massa dan blogger ini karena mengingat dahsyatnya berita hoax, yang cenderung provokatif, adu-domba, dan memecah-belah bangsa,” ujarnya.

• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran

Sedangkan, untuk TNI ujarnya, terkait dengan evaluasi hak pilih TNI karena ada keharusan evaluasi di pemilu 2019. Namun, Panglima TNI meminta hal itu dilakukan pada 2024. “Untuk Polri terkait dengan pengamanan pemilu. MA untuk kesiapan MA sebagai lembaga peradilan pemilu tingkat akhir pemilu dan MK terkait dengan kepemiluan,” tambahnya.

Selain itu dengan para ahli hukum pidana, perdata, tata negara, adminsitrasi negara, korporasi dan dengan BUMN. Seperti BPPT, ITW, PT Inti, dan LIPI. Juga dengan 10 group media (VivaGroup, MediaGroup, TRansGroup, KompasGroup, TVRI, RRI, Antara, TempoGroup, BeritaSatu, MNCGroup). Mengapa? Karena ada 80 pasal RUU yang terkait dengan media.

Ditambah lagi, lanjut Lukman, pertemuan dengan KPUD provinsi, DPRD dan tokoh masyarakat terkait dengan teknis kepemiluan di daerah. Serta dengan partai-partai baru (Harry Tanoe Soedibyo, Rhoma Irama, Grace Natalie, dan Tommy Soeharto). “Khusus untuk jumlah kursi DPR itu akibat pemekaran wilayah dan daerah pemilihan. Jadi, minggu pertama dengan Mendagri tinggal diputuskan,” jelas Lukman.

“Sementara itu kalau antar fraksi pembahasnanya alot dan sama -sama kuat, maka dengan jalan tengah, dan kalau deadlock mengambil keputusan dengan voting. Seminggu panja dipimpin Benny K Harman, dan tim perumus untuk menyempurnakan redaksi dipimpin oleh A. Riza Patria, dan terakhir singkronisasi. Jadi, April selesai dan Juni dimulai tahapan pemilu 2017,” pungkasnya.

Namun, Hatifah sebaliknya kurang optimis karena terdapat 28 isu startegis. Yaitu PT, sistem pemilu tertutup atau terbuka. Golkar dan PDIP sistem terbuka, sedangkan yang lain (Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PPP, PKS, NasDem, dan Hanura) sistem tertutup. Untuk PT 4 parpol (PDIP, Golkar, PKS dan PPP) tetap 20% kursi DPR dan 25% suara pemilu. Sedangkan Gerindra, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura dihapus atau 0%. Sedangkan PKB usul 3,5 % dan 7%. (p/mk)